KPU Sulawesi Tengah

Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 15 dan 17 Tahun 2013

E-mail Cetak PDF

kpu-sultengprov.go.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah menyosialisasikan Peraturan KPU No. 15 dan PKPU No. 17/2013. Sosialisasi peraturan tentang kampanye dan dana kampanye di Hotel Santika Palu, Selasa (25/09) itu diikuti partai politik peserta Pemilu 2014, calon anggota DPD, KPU kabupaten/kota se Sulawesi Tengah, Bawaslu, pemerintah daerah, serta Polda Sulteng.

Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pokja Kampanye dan Audit Dana Kampanye Naharuddin, SH,MH menjelaskan beberapa poin penting yang harus  dipahami dan dipatuhi peserta pemilu dari dua PKPU itu. Pertama, tertuang dalam PKPU No. 17/2013 tentang keharusan parpol peserta pemilu dan calon DPD untuk segera menyerahkan rekening khusus dana kampanye. ”Kalau dari PKPU No. 15, peserta pemilu harus memahami tentang alat peraga kampanye (APK) dan tempat pemasangannya,” katanya kemarin. Nahar –sapaan akrab Naharuddin– mengatakan, dalam pasal 17 huruf a PKPU No. 15 dijelaskan, peserta pemilu dilarang memasang APK pada tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana-prasarana publik, serta taman dan pepohonan.

”Selain di tempat itu, boleh dengan ketentuan. Prinsipnya, kita membuat aturan untuk baliho setiap desa satu. Untuk bendera parpol diperbolehkan satu zona, satu bendera. Termasuk untuk spanduk,” ucapnya. Ia memaparkan, KPU secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas dan menentukan zonasi kampanye bagi peserta pemilu di daerah masing-masing dan akan diumumkan. Sehingga peserta pemilu memiliki kepastian untuk memasang APK.”Karena itu, kita minta supaya peserta pemilu membersihkan atribut yang kini terpasang di luar ketentuan. Jika belum dilakukan, kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan merekomendasikan kepada pemda untuk membersihkannya,” ujar Nahar .

Terkait dana kampanye, Nahar mengatakan secepatnya harus membuat rekening khusus dana kampanye yang ditandatangani ketua dan bendahara partai, lalu diserahkan kepada KPU. Tidak harus dana tunai. Logistik dan barang juga harus dilaporkan, tapi dalam bentuk rupiah. Nahar mencontohkan caleg untuk 100 spanduk dengan alokasi 1 kabupaten, maka harga spanduk itulah yang dilaporkan. ”Jika tidak dilakukan, kita akan memberikan sanksi dengan mengumumkan ke publik bahwa peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye dan logistiknya. Untuk pembuatan rekening khusus harus di bank umum, tidak bisa di BPR,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sulawesi Tengah, Supriadi Laupe mengatakan, bahwa penunjukan IAI sebagai lembaga yang akan melakukan audit terhadap dana kampanye sebagai bentuk pencegahan politik uang. ”Jadi setiap calon DPD harus diaudit juga, bukan hanya caleg dan partai politik. Hasilnya nanti bisa dilihat apakah keuangan parpol sehat atau tidak dan itu untuk transparansi dana kampanye,” ungkapnya (Bb/Red)