..:: Website Resmi KPU SulTeng ::...

Rapat Penyusunan Modul Kasus Hukum, Identifikasi dan Invetarisasi Permasalahan Hukum Pemilu 2014

E-mail Cetak PDF

kpu-sultengprov.go.id,- Komisi pemilihan umum (KPU) baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, satukan persepsi dalam penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu 2014. Hal itu terungkap dalam diskusi terkait mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Diskusi itu merupakan rangkaian rapat penyusunan modul penanganan kasus hukum, identifikasi dan inventarisasi permasalahan umum pemilu 2014, yang digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Santika Palu, Selasa (3/9) dimana kegiatan ini turut dihadiri oleh salah satu anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Divisi teknis dan penyelenggaa Pemilu KPU Sulteng Syamsul  Y Gafur mengatakan, diskusi tersebut untuk menyamakan persepsi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait mekanisme penyelesaian sengketa, baik sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “dengan mereka mengetahui tahapan – tahapan itu mereka akan bias mempersiapkan seluruh ketentuan atau barang bukti yang dibutuhkan pada saat penyelesaian pelanggaran di Bawaslu dan di DKPP,”” Kata Syamsul.

Syamsul Y Gafur mengatakan, para peserta diberikan bekal bagaimana penanganan sengketa. Langkah awal yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur mediasi. Jika jalur itu tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut. Maka kasus itu diajukan ke Bawaslu. “Apapun yang menjadi keputusan Bawaslu, itulah yang akan dilaksanakan oleh KPU,” Katanya.

Dia Menambahkan, dalam diskusi itu ada beberapa daerah KPU Kabupaten yang masih ragu dalam menjalankan apa yang tertuang dalam undang – undang tentang KPU dan PKPU tentang pencalonan. “Mereka bertanya, karena jangan sampai mereka keliru memahami setiap pasal demi pasal dalam aturan itu. Apalagi yang menyangkut teknis. Jadi banyak hal yang perlu adanya pemahaman, sehingga forum ini perlu dibangun kesamaan persepsi” katanya.

Sementara itu, anggota KPU Sulteng Divisi Hukum dan Kerja Sama antar Lembaga, Naharuddin dalam materinya soal ketentuan hukum sengketa pemilu mengatakan, komisioner harus hati – hati dalam mengambil keputusan karena berpotensi untuk disengketakan baik oleh partai politik maupun calon legislative (Caleg). Karena keputusan atau tindakan seorang komisioner tidak hanya bias diukur dengan legalitas hukum tetapi juga dilihat dari sisi etik bagaimana keputusan tersebut diambil.

“ini yang perlu diperhatikan dan menjadi rujukan kita dalam mengambil keputusan baik dari sisi legalitas hukum maupun dari sisi kode etik.,”Ujarnya. Dia menyebutkan, dalam konteks penyelenggaraan pemilu ada beberapa pelanggaran pemilu yang bias digugat melalui sengketa pemilu dan melalui sengketa Tata Usaha Negara (TUN).

Penyelesaiannya kata dia, melalui administrasi di Bawaslu dan upaya peradilan dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Dia Menjelaskan, sengketa tata usaha Negara pemilu yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara calon DPRD,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau Parpol peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya keputusan KPU.Dia Menambahkan, sedangkan legal standing dalam sengketa TUN Pemilu hanya bisa dilakukan oleh Pihak – pihak tertentu seperti  Parpol dan Caleg. “jadi Komisioner harus berhati – hati dalam mengambil keputusan dan harus bersandar pada aturan hukum yang berlaku, tidak boleh keluar dari Koridor hukum yang ada,” tandasnya. (Red)